Hampir Terhubung Indonesia

Cita-cita terbesar para pendiri bangsa sejak negara ini dideklarasikan sebagai negara merdeka tak lain hanya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hal itu nyata termaktub dalam sila ke-tiga dasar negara yang kita kenal dengan Pancasila. Magnis Suseno, seorang tokoh umat Katolik sekaligus seorang budayawan Indonesia, mengartikan keadilan sebagai kondisi atau pun keadaan manusia yang diperlakukan dengan sama rata, yang sebanding antara hak dan kewajibannya masing-masing.

Lantas pertanyaannya, Indonesia yang kita tahu sebagai negara kepulauan dengan peringkat populasi  terbesar keempat sedunia dengan 267 juta jiwa, sudahkan seluruhnya merasakan apa yang disebut keadilan? Mungkin jawaban yang paling tepat adalah “hampir” alias sedikit lagi.

Sektor perhubungan dalam lima tahun terakhir bekerja ekstra keras demi mengoptimalkan konektivitas antar kota hingga antar kepulauan demi pemerataan pembangunan di Indonesia. Mungkin kita kerap mendengar istilah Jawa Sentris yang mana istilah ini menggambarkan bagaimana percepatan pembangunan dan pertumbungan ekonomi hanya berkutat di Pulau Jawa saja, sedangkan pulau-pulau lain mengalami stagnansi bahkan perlambatan.

Maka di periode pertama Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan yang dinahkodai Menteri Budi Karya berusaha keras mendobrak istilah Jawa sentris demi mewujudkan “Indonesia sentris” dalam pembangunan infrastruktur transportasi.

Karena tentu bukanlah hal mudah, membuka isolasi-isolasi keterbatasan konektivitas di wilayah terdepan, terpencil, dan terluar negara kita yang luas ini. Perlu adanya kajian panjang sehingga pembangunan sarana transportasi bika tepat sasaran. Kemudian komunikasi dua arah yang baik dengan pemerintah dan masyarakat setempat sehingga tidak menimbulkan konflik sosial dan menciptakan win-win solution. Mengingat transportasi adalah salah satu kunci kemajuan bangsa.

Sektor-sektor transportasi baik itu darat, laut maupun udara ketiganya mengalami perkembangan signifikan dalam pembangunannya di berbagai daerah. Terminal-terminal penghubung bis antar kota antar provinsi dibangun dengan nuansa aman-nyaman sehingga menumbuhkan keberanian para pelaku umkm membuka usahanya di lingkungan terminal daerah.

Sebanyak 775 stasiun sudah dibangun dan direvitalisasi. Bahkan di 2019, proyek MRT dan LRT pun rampung dan sudah bisa dirasakan oleh warga ibu kota.  Kabar terakhir, kereta cepat Bandung-Jakarta sudah memasuki tahap selanjutnya.

Di sektor transportasi laut, modifikasi tol Laut terus dilakukan. Untuk saat ini sudah ada 18 trayek, memanfaatkan kapal perintis, dan menggenjot pembangunan kapal. Tentunya, dengan pembangunan infrastruktur laut, turut meningkatkan konektivitas untuk mobilitas dan perpindahan orang dan barang dalam muatan yang lebih besar.

Adapun di sektor perhubungan udara juga tak kalah mencuri perhatian. Peresmian 10 bandara baru yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main menghubungkan masyarakat dengan lebih cepat dan efisien.

Upaya-upaya ini lah yang patut kita apresiasi sebagai narasi “hampir” yang di awal penulis sebutkan dalam mewujudkan cita-cita keadilan dalam sektor pemerataan pembangunan transportasi. Semua masyarakat Indonesia tentu berharap, pemerintah yang “hampir” berhasil ini, akan terus bekerja, melanjutkan jerih payah yang sudah dilakukan pada periode pertama. Sehingga memulai periode kedua ini dengan semangat baru demi menuntaskan pekerjaan rumah yang “hampir” selesai ini.